DPR Minta Pemerintah Tegas Terhadap Kelompok Teroris Abu Sayyaf

Kalangan DPR menilai kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI dalam kapal perahu di Filipina adalah teroris. Karenanya pemerintah yang memiliki banyak pasukan anti-teror untuk tidak kompromi apalagi memenuhi tebusan teroris.

“Menurut saya, Indonesia harus tegas, jangan bernegosiasi, tidak perlu memenuhi permintaan tebusan. Tapi justru mendorong pihak keamanan dari Filipina untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka membebaskan WNI. Atau bekerjasama dengan pasukan anti-teror kita untuk pembebasan sandera,” kata Mahfudz Sidik, Ketua Komisi I DPR-RI, kepada wartawan parlemen di Senayan, hari ini.

Sidik berpendapat kelompok pembajak kapal yang ada di Filipina Selatan itu sedang terdesak, dan juga mengalami kekurangan anggaran, kekurangan pendanaan akibat perang di Timur Tengah. Mereka mulai mencari perhatian untuk mendapatkan pendanaan, kata politikus Fraksi PKS yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan ini.

Diwartakan sebelumnya, dua kapal Indonesia, yakni kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, telah dibajak kelompok teroris yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina.

Kedua kapal itu membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Abu Sayyaf adalah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam garis keras yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan dan Mindanao. Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14,2milyar dalam tenggat sampai 31 Maret 2016. (R)

Tweet