INFRA Sesalkan TNI - Polri Seperti Kacungnya Ahok

Kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam menggusur warga miskin di ibukota dengan menggunakan kekuatan TNI Polri menjadi perhatian serius Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA). Pasalnya, kehadiran aparat TNI Polri dalam menghadapi rakyat miskin terkait sejumlah penggusuran di Ibukota terkesan seperti "kacungnya" Ahok saja.

INFRA menilai sejumlah kebijakan Ahok menggusur rakyat miskin kota terkait kepentingan pengusaha besar pengembang reklamasi pantai Jakarta.

Direktur Eksekutif Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA) Agus A. Chaerudin dalam rilisnya pada Selasa (12/4), mengatakan Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta sudah berulang kali melakukan penggusuran menggunakan aparat TNI dan Polri tanpa melalui mekanisme enam tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎"Analisa kami, sejak penggusuran Pluit, Pasar Pagi, Kampung Pulo, Kalijodo dan Pasar Ikan, ada kepentingan pengembang reklamasi pulau yaitu pasokan air dari aliran 13 sungai di Jakarta untuk memasok kebutuhan air tawar bagi 17 pulau hasil reklamasi," imbuhnya.

Meski belum memiliki izin AMDAL, Ahok tetap melaksanakan reklamasi 17 Pulau tanpa payung hukum. Lebih ironis lagi, semuanya dilakukan dengan mengangkangi peraturan perundang-undangan hukum administrasi tata kelola pemerintahan yang berlaku.

‎Agus yakin Ahok tidak akan menjadi gubernur DKI jika tidak ada peraturan perundang-undangan‎ wakil gubernur menggantikan gubernur yang mangkat. Dengan begitu, reklamasi pantai Jakarta yang berbau korupsi tidak akan pernah terjadi. (R)

Tweet